E-Participatory Planning dan Kesenjangan Digital: Apa yang harus dilakukan?

Heri Casnoto

doi:10.62771/pk.v1i1.2

Penulis

Heri Casnoto Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, Indonesia https://orcid.org/0000-0002-2082-2947

DOI:

https://doi.org/10.62771/pk.v1i1.2

Kata Kunci:

perencanaan e-partisipatif, kesenjangan digital, ICT, batasan kapasitas, Indonesia

Abstrak

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia telah berubah secara signifikan dari model otoriter dan top down menjadi demokratis, partisipatif, dan merupakan perpaduan antara model top down dan bottom up. Sejalan dengan itu, ICT telah diadopsi untuk mengoptimalkan proses perencanaan di Indonesia melalui perencanaan e-partisipatif. Catatan ini membahas pengalaman perencanaan partisipatif di Indonesia dimana beberapa kemajuan telah dicapai dalam penggunaan TIK. Sejumlah persoalan penolakan usulan dan keterbatasan anggaran meningkat drastis, bertolak belakang dengan semangat penyelesaian permasalahan kota yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari kesenjangan digital, dimana para aktor yang terlibat di tingkat bawah tidak mendapatkan literasi digital yang memadai. Tantangan muncul terkait upaya mendekatkan kesenjangan digital kepada para pelaku guna menyelaraskan permintaan masyarakat dan kapasitas pemerintah dalam proses perencanaan partisipatif.

Referensi

Aichholzer, G., & Strauß, S. (2016). Citizen Panels on Climate Targets: Ecological Impact at Individual Level. Public Administration and Information Technology, 19, 219–241. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6_11

Alawneh, A., Al-Refai, H., & Batiha, K. (2013). Measuring User Satisfaction from e-Government Services: Lessons from Jordan. Government Information Quarterly, 30(3), 277–288. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.03.001

Badan Pusat Statistik. (2019). Bandung Dalam Angka 2019. https://bandungkota.bps.go.id/publication/download.html

Kearns, I., Bend, J., & Stren, B. (2002). E-participation in Local Government. Institute for Public Policy Research.

Kubicek, H., & Aichholzer, G. (2016). Closing The Evaluation Gap in e-participation Research and Practice. In Public Administration and Information Technology (Vol. 19, pp. 11–45). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6_2

Mambrey, P. (2008). From participation to e-participation. 355. https://doi.org/10.1145/1509096.1509170

McGrath, K., Elbanna, A., Hercheui, M., Panagiotopoulos, P., & Saad, E. (2012). Exploring the Democratic Potential of Online Social Networking: The Scope and Limitations of e-Participation. In Communications of the Association for Information Systems (Vol. 30). Commun Assoc Inf Syst 30:239–254. https://doi.org/10.17705/1cais.03016

Phang, C. W., & Kankanhalli, A. (2008). of ICT Exploitation for Initiatives. Communications of the Acm, 51(12), 128–132. https://doi.org/10.1145/1409360.1409385

Ramadhan, B. (2020). Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020. https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19

Redaksi Kumparan. (2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet. https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full