Konflik Agraria antara Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara sebagai Potensi Kerawanan Sosial di Jawa Barat

Abstrak

Agrarian conflict remains a structural problem in Indonesia and has the potential to become a social threat at the local level. In West Java, land disputes often involve local communities and PT Perkebunan Nusantara (PTPN) as large-scale managers, mainly due to overlapping land ownership claims between official rights and de facto control by the community. This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflicts between communities and PTPN as a potential social vulnerability in the region using the perspectives of regional vigilance and conflict management. This study applies a qualitative descriptive method through literature review and document analysis. Agrarian conflicts between communities and PTPN often develop into latent conflicts characterized by increasing community dissatisfaction. The socio-economic dependence of communities on land intensifies the conflict and broadens its impact to the social sphere, thereby increasing the potential for regional social vulnerability. These findings confirm that agrarian conflicts can be understood as a potential social vulnerability that can be identified early on.

Konflik agraria masih menjadi masalah struktural yang terjadi di Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman sosial di tingkat lokal. Di Jawa Barat, sengketa tanah kerap melibatkan masyarakat setempat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai pengelola berskala besar, terutama akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara hak resmi dan penguasaan de facto masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria antara masyarakat dan PTPN sebagai potensi kerawanan sosial di daerah dengan menggunakan perspektif kewaspadaan daerah dan manajemen konflik. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN kerap berkembang dalam bentuk konflik laten yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Ketergantungan sosial-ekonomi masyarakat terhadap lahan memperkuat intensitas konflik dan memperluas dampaknya ke ranah sosial, sehingga meningkatkan potensi kerawanan sosial daerah. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria dapat dipahami sebagai potensi kerawanan sosial yang dapat diidentifikasi sejak awal.