Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Papua Nugini: Model Kerja Sama Strategis Terintegrasi

Abstrak

This article formulates an integrated model of strategic cooperation for governing the Indonesia–Papua New Guinea border. The study responds to the persistent gap between security-centred border control and the everyday economic, social, and cultural realities of border communities. A qualitative literature-review design was employed by analysing peer-reviewed journal articles, academic books, policy documents, and official secondary data published mainly between 2016 and 2026. Data were organised into four analytical dimensions institutions, cross-border economy, community relations, security, interpreted through borderlands theory and Integrated Border Management. Source triangulation, citation cross-checking, and comparison of convergent and contradictory findings were used to strengthen validity. The analysis shows that infrastructure-led development at Skouw and Sota has expanded mobility, trade, and state presence, yet benefits remain uneven and inter-agency coordination is still fragmented. The article therefore proposes a three-layer governance model: integrated border services and joint risk assessment, inclusive borderland development based on local value chains and customary mobility, and permanent bilateral coordination linked to Pacific regional diplomacy. The model shifts cooperation from a collection of sectoral programmes toward measurable reciprocity, community inclusion, and shared risk management. Its main contribution is to combine the state-centred strengths of Integrated Border Management with the community centred insights of borderlands theory, producing a policy framework that simultaneously protects sovereignty, improves welfare, and strengthens bilateral trust.

Artikel ini merumuskan model kerja sama strategis terintegrasi untuk tata kelola perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Kajian ini berangkat dari kesenjangan yang masih kuat antara pengendalian perbatasan yang berpusat pada keamanan negara dan realitas ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat perbatasan. Penelitian menggunakan desain kualitatif berbasis tinjauan pustaka dengan menganalisis artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan, dan data sekunder resmi yang terutama diterbitkan pada 2016–2026. Data dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu kelembagaan, ekonomi lintas batas, hubungan masyarakat, dan keamanan, kemudian ditafsirkan melalui teori borderlands dan pendekatan Integrated Border Management. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, pemeriksaan silang sitasi, serta perbandingan antara temuan yang sejalan dan temuan yang bertentangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan PLBN Skouw dan Sota telah memperluas mobilitas, perdagangan, serta kehadiran negara, tetapi manfaatnya belum merata dan koordinasi antarlembaga masih terfragmentasi. Artikel ini mengusulkan model tata kelola tiga lapis: integrasi layanan perbatasan dan penilaian risiko bersama, pembangunan borderlands yang inklusif melalui rantai nilai lokal dan pengakuan mobilitas adat, serta koordinasi bilateral permanen yang terhubung dengan diplomasi kawasan Pasifik. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan kekuatan IBM yang berorientasi kelembagaan dengan teori borderlands yang berpusat pada masyarakat, sehingga menghasilkan kerangka kebijakan yang secara bersamaan menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kepercayaan bilateral, serta meningkatkan kapasitas adaptasi kawasan terhadap perubahan geopolitik.